JurnalPost.com – Indonesia yang merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman budaya dan alam, kini menjadi negara yang penuh dengan kekacauan kekuatan politik dan ekonomi. Saat ini kekuasaan di Indonesia tidak selalu bercirikan sistem demokrasi, karena lahirnya oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani kuno yang bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan oleh sekelompok kecil orang yang secara efektif mengendalikan keputusan ekonomi politik. Oligarki kini telah bubar dan dapat dipastikan oligarki merupakan kata yang merujuk pada mereka yang berkuasa dan merupakan pemberontak terhadap dinamika kekuasaan yang kompleks.
Oligarki ekonomi politik di Indonesia mempunyai akar sejarah yang panjang. Pada masa transisi pasca reformasi menuju demokrasi pasca Orde Baru, sejumlah kelompok kecil elit ekonomi politik muncul kembali. Seiring berjalannya waktu, segelintir elit kini berhasil membangun jaringan dan pengaruh kekuasaan dan kekayaan yang kuat di Indonesia. Ciri khas yang berhasil dibangun di Indonesia adalah meja politik dan ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan para politisi yang berperan penting dalam dunia usaha. Hubungan antara oligarki dan politisi inilah yang membuat politik dan ekonomi menjadi model yang rumit untuk dihadapi.
Oligarki politik dan ekonomi
Oligarki politik tidak hanya tinggal di lapangan atau urusan bisnis saja, namun juga mempunyai peran penting atau dalang dalam politik struktural. Terlebih lagi, elemen penguasa kini mempunyai peluang untuk membangun hubungan simbiosis mutualisme dengan oligarki dengan menggunakan kekayaannya yang melimpah untuk membangun aliansi politik guna memperoleh atau mempertahankan kekuasaannya dalam politik. Individu yang memanfaatkan kondisi ini mendapatkan keuntungan dalam pemilihan kursi legislatif dan eksekutif, misalnya dengan membeli suara dalam pemilu. Hal ini merugikan sistem demokrasi yang mana calon wakil rakyat harus dipilih berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kekuasaan dan kekayaan dalam negeri.
Selain itu, salah satu ciri oligarki adalah terkait dengan sektor ekonomi, karena sebagian besar politisi bergantung pada sektor ekonomi atau bisnis. Oligarki bisnis Indonesia terdapat pada sektor-sektor yang menghasilkan banyak keuntungan, seperti pertambangan, pertanian, dan infrastruktur. Ini adalah kelompok elit besar yang mempunyai kendali atas sumber daya ekonomi dengan dukungan politik yang signifikan. Pemanfaatan kondisi tersebut dalam bidang ekonomi dan politik oleh sekelompok kecil elit akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Hal tersebut merupakan ancaman yang mengancam stabilitas politik ekonomi negara dan berdampak buruk bagi masyarakat. Oligarki juga memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga masyarakat umum harus mendapatkan kualitas hidup yang mereka idamkan.
Perjuangan melawan oligarki
Beberapa sektor di Indonesia didominasi oleh oligarki ekonomi politik sehingga akses pasar menjadi terbatas dan berujung pada persaingan tidak sehat. Oligarki ekonomi politik sangat merugikan warga negara dan menyebabkan ledakan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelompok elit dengan masyarakat umum, karena kelompok elit atau oligarki menikmati kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar atas masyarakat umum. . Dominasi kekayaan dan kekuasaan oligarki di bidang ekonomi dan politik akan menghambat inovasi dan pembangunan ekonomi dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan swasta untuk memberantas oligarki ekonomi politik, sehingga terdapat kebebasan hak politik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perjuangan melawan oligarki ekonomi di Indonesia memerlukan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengelolaan keuangan negara. Pendekatan jujur dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat umum ketika mengelola anggaran. Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah juga mengetahui keluhan masyarakat serta aspirasi, pendapat dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik menjadi penting guna mencapai kesetaraan sosial dan sistem perekonomian yang lebih adil, sehingga kondisi tersebut menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan persaingan pasar yang sehat dengan mengedukasi dan memberikan kemudahan akses bagi para pengusaha untuk menciptakan lingkungan persaingan pasar yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat yang adil dan merata, serta mencegah praktik monopoli atau oligopolistik.
Kesimpulan
Oligarki ekonomi politik di Indonesia merupakan permasalahan rumit yang perlu diselesaikan, sehingga harus menjadi tantangan serius dalam membangun negara yang demokratis dan inklusif. Kolaborasi kekuatan ekonomi dan politik segelintir elit ini mempengaruhi politik dan distribusi kekayaan. Dengan adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan konflik oligarki yang sangat kompleks ini, maka perlu dilakukan penerapan langkah-langkah strategis yang telah diuraikan di atas dalam melawan oligarki ke dalam kebijakan pemerintah.
Oligarki menurut saya sangat merugikan warga negara dan harus ditindak serius. Oleh karena itu, kita harus menghimbau kepada pemerintah untuk memberantas oligarki negatif dengan melakukan langkah-langkah perlawanan oligarki yang ditujukan untuk seluruh kepentingan masyarakat yang sedang membangun sistem ekonomi dan politik yang maju. demi lingkungan hidup.bisnis yang adil dan berkelanjutan demi kejayaan Indonesia.
Penulis: Muhammad Fatih Nadaraya Mahasiswa semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Komunikasi.
Quoted From Many Source
